+6281288813398 ptmadinahindahwisata@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
+6281288813398 ptmadinahindahwisata@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Para Travel: Cabut Pendaftaran Umrah Via Sipatuh!

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengeluhkan proses administrasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah & Haji (Sipatuh) dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Bahkan, Himpuh beserta para anggota permusyawarahan para tavel haji dan umrah sudah punya rencana melakukan judicial review atas adanya keputusan Dirjen Kemenag soal itu.

“Ini lebih dalam administrasinya daripada layanan penyelenggaraannya,” kata Ketua Umum Himpuh Baluki beberapa saat kemudian.

Ia mengaku nir tahu tujuan adanya Sipatuh. Sebab, seseorang calon jamaah umrah wajib memasukkan data ke Sipatuh lebih lengkap daripada pendataan perbankan. Bahkan, calon jamaah yang masih berusia anak wajib melakukan sistem tersebut, seperti mempunyai alamat surat elektronika (surel). Karena itu, beliau meminta pemerintah meninjau ulang adanya Sipatuh itu.

“Kita meminta pada pemerintah supaya ditinjau, jikalau perlu dicabut itu Sipatuh,” ujar beliau. Baluki menjabarkan, seseorang calon jamaah umrah yang nir atau gagal terdaftar pada Sipatuh, maka nir mampu mencetak tanda pengenal menurut Kementerian Agama (Kemenag). Memberangkatkan calon jamaah umrah tanpa tanda pengenal Kemenag, dianggap menjadi pelanggaran. Kendati, calon jamaah tersebut mengalungi pertanda pengenal berdasarkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIU yg memberangkatkan jamaah tanpa tanda pengenal Kemenag, akan dibekukan ad interim sang pemerintah.

“ID card (indikasi pengenal) yang dimuntahkan perusahaan dipercaya tak berarti. Padahal, ID card yang dibuat penyelenggara lebih lengkap,” ujar beliau.

Dia menyampaikan, seorang yang berhasil terdaftar dalam Sipatuh, dapat mencetak tanda pengenal berlogo Kemenag. Sayangnya, pendaftaran ke Sipatuh sangat sulit. Satu saja item nir terpenuhi, maka proses registrasi Sipatuh gagal. Salah satu syarat registrasi Sipatuh merupakan berlakunya KTP elektronik (KTP-el). Karena itu, Baluki berkata, Himpuh mengeluhkan sulitnya sistem administrasi yg harus dilalui buat mendaftarkan seseorang calon jamaah umrah.

“Sangat (menyulitkan). Ini sangat menjadi dilema semua penyelenggara, & dalam ujungnya menolak,” kata dia.

Menurut dia, pemantauan PPIU memakai sistem administrasi Sipatuh terlalu hiperbola. Jika Kemenag ingin memantau PPIU nakal, bisa berdasarkan laporan embarkasi berdasarkan penyelenggara. Selain itu, Sipatuh jua tak jarang eror atau bermasalah.

Baluki menyebut, Sipatuh merupakan bentuk arogansi menurut wewenang regulator. Ia menceritakan, Sipatuh mampu menciptakan seseorang calon jamaah umrah yg sudah mempunyai tiket & hotel, gagal berangkat karena masalah sistem.

Sikap Para Travel Haji Umrah

Dalam rilisnya yang dikirimkan oleh Sekjen Himpuh ke Republika.Co.Id, Ahad kemudian (21/10), memuat hasil pertemuan Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi). Isinya, mengeluhkan pemberlakuan SK Dirjen PHU Nomor 336 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pendaftaran Jamaah Umrah melalui Sipatuh (Sistem Informasi supervisi Terpadu Umrah & Haji).

”Kami memang mengeluhkan soal Sipatuh. Kami milih nir mengikuti Sipatuh. Kami memandang SK tadi menyebabkan keresahan, bahkan sudah ada planning untuk melakukan judicial jeview. Untuk soal ini, kami rencananya akan diundang Kemenag besok Selasa (23/10),” istilah Sekjen Himpuh, Anton Subekti.

Anggota permusyawaratan Patuhi terdiri menurut berbagai penyelenggara ibadah haji & umrah. Para angotanya terdiri dari Himpunan Penyelenggara haji & Umrah (Himpuh), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah & in-Bound Indonesia (Asphurindo), dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri).

Berdasarkan pernyataan tertulis tadi, Patuhi menilai rigid aturan Sipatuh dirasakan menjadi bentuk arogansi regulator. Mereka beranggapan reguator memaksakan diri masuk ke ranah operator & membelenggu keberadaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Patuhi menggelar kedap pada Kamis kemudian (18/10) & mengambil sejumlah perilaku atas dasar sejumlah pertimbangan. Pertama, Patuhi menyatakan perumusan anggaran dalam SK Dirjen PHU Nomor 336/2018 tersebut semenjak awal tidak pernah melibatkan pihak asosiasi PPIU sebagai keliru satu pemangku kepentingan. Hal itu mengabaikan asas keterbukaan, misalnya yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Kedua, pengelolaan sistem dasar data server Sipastuh merupakan pihak partikelir & dilakukan menggunakan sangat lebih jelasnya. Kondisi itu menyebabkan kekhawatiran pemanfaatan data calon untuk kepentingan & tujuan lain yg menguntungkan pihak tertentu. Dikhawatirkan, hal itu mampu mengancam keberlangsungan usaha PPIU.

Ketiga, bisnis Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kolaborasi menggunakan pihak perbankan dan perusahaan asuransi terseleksi, memberi sinyalemen bertenaga eksistensi Sipatuh mempunyai tujuan komersial.

Karena itu, Patuhi memutuskan sejumlah hal, pertama, Patuhi bersepakat menolak pemberlakuan SK Dirjen PHU Nomor 336 Tahun 2018 tadi. Patuhi berencana menempuh jalur hukum buat judicial review (uji materiil).

”Kami memang melihat ini terdapat keanehan. Kami kini bertanya apakah ketika kini dana haji dikelola tersendiri sang BPKH, Kemenag menjadi ingin mengelola dana umrah? Ini yang kami khawatirkan & bincangkan. Jika terdapat biro travel wisata halal yg nakal jumlahnya masih sangat sedikit, akan tetapi jangan dianggap sebagai kasus di seluruh travel. Lagi juga mengapa terdapat travel yg nakal, aku konfiden memang masih ada kendala dalam supervisi,” tegas Anton.

Kedua, menjadi perwujudan penolakan, Patuhi memerintahkan semua anggotanya melakukan gerakan ‘Left Serentak berdasarkan WAG SIPATUH’ dalam Ahad (21/10) pukul 11.00 WIB. Setelah itu, nir mengakses Sipatuh buat kegiatan pemberangkatan kelompok umrah hingga turunnya hasil keputusan uji materiil atas SK tersebut.

Ketiga, sepanjang grup umrah memiliki visa, tiket, paket dan dikelola di bawah tanggung jawab PPIU, maka nir ada anggaran larangan keberangkatan sekalipun tanpa melalui Sipatuh.
Keempat, Patuhi melalui asosiasi masing-masing menyiapkan donasi advokasi jika anggota mengalami kendala keberanggapan kelompok akibat gerakan penolakan Sipatuh ini.

”Pada sisi lain, apa problem sangat berfokus yakni proteksi data eksklusif seseorang. Nah, bila ikut Patuhi apakah data eksklusif para jamaah yang begitu detail terlindungi & nir dimanfaatkan pihak lain. Ingat ini zaman big data, yang berarti sebuah data bernilai sangat luar biasa & mahal harganya, Kami belajar dalam perkara big data yang ada dalam Gojek,” tegas Anton.

Kelima, agar gerakan ini berjalan efektif, masing-masing asosiasi di bawah Patuhi memberi sanksi organisasi kepada anggotanya yg tidak mengindahkan keputusan ini.
Surat pernyataan itu ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pembina Patuhi Fuad Hasan Masyhur, Ketum Himpuh Baluki Ahmad, Ketum Amphuri Joko Asmoro, Ketum Asphurindo Magnatis Chaidir, Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba, Ketua Harian Patuhi Artha Hanif, & Plt Sekjen Patuhi Anton Subekti.

Leave a Reply

Ada Pertanyaan?

Jangan ragu dan sungkan untuk bertanya informasi dan masalah terkait Umroh, InsyaAllah kami siap membantu.

+6281288813398

ptmadinahindahwisata@gmail.com

Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu.